"Para wajib pajak, dan pihak yang membayar retribusi sebisa mungkin harus kita arahkan untuk melakukan pembayaran melalui pembayaran digital," ujarnya.
Baca juga : Pemprov Sumbar carikan solusi praktek SMK di masa pandemi
Dalam hal tersebut Pemda juga memiliki tanggung jawab untuk mengajak masyarakat melakukan transaksi secara digital serta mengedukasi masyarakat melalui pembayaran pajak atau retribusi secara digital tersebut.
Berbagai hal dapat dilakukan dalam rangka mensosialisasikannya baik secara langsung ataupun melalui berbagai media fisik dan digtal yang dimiliki oleh Pemda.
Mahyeldi mengatakan dukungan terhadap implementasi ETPD karena diyakini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan tata kelola transaksi keuangan daerah yang akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah secara optimal.
Ia juga berharap dukungan dari Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasai Daerah (Satgas P2DD) yang dibentuk untuk mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah yang didalamnya juga ada Bank Indonesia (BI).
Ia menilai selama ini BI khususnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah banyak membantu pemerintah daerah dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dari berbagai sisi salah satunya melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
Sebagai pendukung Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat telah pula membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitahsasi Daerah (TP2DD).
BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR
Editor : Saridal MaijarSumber : 24536
