Kedua, rapat-rapat selama ini terkait rencana pembuatan peraturan KPK tentang asesmen itu tidak ada unsur asesmen yang digunakan untuk nonaktif,"
kata Sujanarko dalam tayangan Youtube Haris Azhar berjudul "Eksklusif!! Pegawai Senior Tantang Pimpinan KPK", Selasa (11/05/21).Sujanarko mengatakan bahwa laporan dari wadah pegawai KPK juga menganggap asesmen tidak perlu dilakukan untuk mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN.
Namun, yang terjadi selanjutnya adalah asesmen tersebut dispekulasikan mengancam keberadaan 75 pegawai KPK yang tak lolos.
"Ini kan aneh banget. Pengguna KPK Pak Presiden, pengguna KPK itu DPR, pengguna KPK yaitu MK. Semua stakeholder itu rela dan setuju tidak perlu ada asesmen. Dari pegawai KPK menjadi ASN,"
nilai dia.
Klaim tak berniat singkirkan siapa pun Usai melantik pegawai KPK, dalam konferensi persnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengeklaim bahwa pengadaan TWK tidak pernah dimaksudkan oleh pimpinan KPK untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu.
Editor : Saridal MaijarSumber : 18688
