Pada pekan lalu, pengadilan Israel menyatakan akan mendengar banding dari pihak keluarga Palestina mengenai penggusuran yang menimpa di Yerusalem Timur. Namun sidang itu ditunda.
Baca juga : Terkait Pesan Tertulis Pelaku Bom Bunuh Diri, Ketua JIAD: Indonesia Harus Berbaur
Sebuah organisasi pro-pemukiman, Nahalat Shimon, menggunakan undang-undang 1970 untuk menyatakan bahwa pemilik tanah Palestina.
Saat ini harus digusur, dan memberikan propertinya kepada orang Yahudi Israel.
Warga Palestina mengatakan undang-undang restitusi di Israel itu, tak adil lantaran tidak memiliki sarana hukum untuk mengklaim kembali properti mereka yang hilang dari keluarga Israel pada akhir 1940-an.
Masalah sengketa lahan di Israel menjadi salah satu pemicu konflik abadi dengan warga Palestina.
Sudah tidak terhitung berapa desa dan perumahan Palestina yang mereka gusur, untuk kemudian diubah menjadi pemukiman ilegal Yahudi.
Hal ini pula yang terus menjadi ganjalan proses perundingan damai di tingkat dunia.
Apalagi pemerintahan Israel yang dipimpin Netanyahu, sempat berencana mencaplok seluruh Yerusalem sebagai wilayah kedaulatan mereka.
Tentu hal tersebut menuai perlawanan, meski Israel mendapat dukungan dari Amerika Serikat.
Editor : Saridal MaijarSumber : 16545
