Pendukung langkah tersebut mengatakan, mereka mengharapkan tindakan itu menarik investasi asing. Tetapi beberapa investor asing mengatakan, pelonggaran pembatasan pembakaran hutan akan berdampak sebaliknya, catat The New York Times.
Direktur Eksekutif Amnesty untuk Indonesia Usman Hamid menjelaskan, langkah tersebut dapat melanggar komitmen Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia, sebagai penandatangan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dia mendesak DPR untuk mempertimbangkan kembali. Baca juga : Omnibus Law Itu Apa? Kenapa Bikin Gempar Masyarakat?
“Ini adalah hukum bencana,” ujarnya, dikutip The New York Times. “Ini akan membahayakan dompet pekerja, keamanan kerja, dan hak asasi manusia mereka secara keseluruhan.” (sumber : matamatapolitik.com)
Editor : Saridal MaijarSumber : 324
