KLIKKORAN.COM - Seorang wanita pendemo yang memperjuangkan kasus Amini, mengharapkan kematian Diktator Iran untuk perubahan rezim.Hal tersebut diutarakan pada sebuah wawancara dalam program Newshour BBC World Service, pascamerebaknya isu terkait pengkajian ulang hijab.
Untuk diketahui, pemakaian hijab di tempat umum bagi negara Iran adalah wajib dan perempuan disana mendapat pengawasan ketat dari Polisi Moral.Aksi demo besar-besaran perempuan tersebut, berawal dari kematian Amini yang diduga menggunakan hijab tidak benar di tempat umum.
Akibatnya, ia mendapat penertiban dari Polisi Moral hingga berakhir meninggal dunia pada usia 22 tahun dan berujung protes dari para wanita di Iran.Mereka menyuarakan banyak hal dengan membawa spanduk tulisan dan tanpa pakaian berhijab, menelusuri jalan raya hingga timbulkan kerusuhan.
Salah satu hal yang jadi sorotan saat demo, adalah pendapat salah seorang pendemo dalam acara program Newshour BBC World Service tersebut.Wanita yang enggan disebutkan namanya oleh BBC tersebut, mengaku bahwa permasalahan terkait tidak akan selesai meski Polisi Moral dibubarkan.
Bahkan, ia juga mengharapkan kematian diktator Iran untuk adanya perubahan rezim pemerintahan yang saat ini sudah tidak terselamatkan lagi.Berikut pernyataan lengkap seorang wanita pendemo yang mengharapkan kematian Diktator Iran untuk Perubahan Rezim tersebut, melansir BBC Indonesia.
Sebuah revolusi adalah apa yang kami miliki.Hijab hanyalah titik awalnya dan kami tidak menginginkan apapun selain kematian diktator dan perubahan rezim.Kami, para pengunjuk rasa, tidak peduli lagi dengan jilbab.Kami telah bepergian tanpa itu selama 70 tahun terakhir.
Kami akan melihat lebih banyak orang dari berbagai faksi masyarakat Iran, baik moderat maupun tradisional, bersuara mendukung perempuan untuk mendapatkan lebih banyak hak mereka kembali.Bahkan pemerintah mengatakan hijab adalah pilihan pribadi pun tidak cukup.
Orang-orang tahu bahwa Iran tidak memiliki masa depan di tangan pemerintah yang berkuasa saat ini.Hanya karena pemerintah memutuskan membubarkan polisi moral, bukan berarti protes berakhir.
Sebelumnya, Jaksa Agung Mohammad Jafar Montazeri, dalam sebuah acara mengomentari isu terkait masalah kesopanan yang menyebabkan kerusuhan massal.“Tidak ada pejabat Republik Islam Iran yang mengatakan bahwa polisi moral telah ditutup,” kata Jafar mengutip pemberitaan kantor berita ISNA.
Editor : Saridal MaijarSumber : 133280
