KLIKKORAN.COM - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mencurigai bahwa banyak konglongmerat berobat menggunakan asurasi pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.BPJS kelas 1 dengan iuran tertinggi, disebutnya banyak digunakan oleh masyarakat yang tidak miskin.
"Saya sering sekali banyak orang orang dibayarin besar banyaknya mohon maaf konglomerat juga," katanya dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI melansir detik."Kita lihat siapa yang spending-nya paling banyak, lewat NIK gampang dan listrik atau limit kartu kredit. Kalau limitnya Rp 100 juta berarti bukan orang yang tepat kita bayarin," jelasnya.
Tidak hanya itu, Budi Gunadi Sadikin juga sedang perencanaan terkait kombinasi pembayaran biaya perawatan antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta."Kita harapkan bagi masyarakat mampu tidak membebani BPJS atau negara, tapi mereka membayar sendiri melalui asuransi swasta," ujar Budi.
Menurutnya, pemerintah akan menerbitkan aturan pembayaran terkait selisih biaya medis agar sejalan dengan biaya akomodasi sesuai penentuan tarif.Budi berharap, perkembangan kebijakan kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan revisi tarif JKN tersebut dapat diselesainya pada akhir 2022.
"Kita ingin memastikan ke depannya agar layanan BPJS atau JKN ini sustainable, integrasi dengan asuransi swasta harus terjadi. Sehingga pemerintah akan konsentrasi melayani masyarakat yang memang tidak mampu, sedangkan masyarakat mampu diharapkan bisa mengcover premi asuransinya dengan premi asuransi swasta," kata Budi lagi.
Tanggapan Netizen
Untuk diketahui, tagar BPJS trending di twitter wilayah Indonesia dan berisi beberapa tanggapan yang mengatakan bahwa konglongmerat juga warga Indonesia."Tanya aja, BPJS itu wajib diikuti setiap warga tidak sih? Kalau nggak ikut, boleh nggak? Kalau si konglomerat ikut BPJS, menurut saya juga nggak salah kalau dia juga dapat manfaat BPJS," ujar netizen.Ada juga netizen lain yang mengomentari bahwa dirinya sebagai pengguna asuransi swasta, diwajibkan memiliki dan membayar iuran BPJS."Tetapi selama ini BPJS Kesehatan tidak dipakai, dan kemungkinan uangnya digunakan untuk orang yang tidak mampu," tulis akun netizen.
"Terus kenapa semua harus punya BPJS ya? Kami punya asuransi swasta yang dipakai terus, sementara BPJS bayar terus nggak pernah pakai sekalipun. Kelas 1 lagi nih pasti banyak. uangnya dipakai bantu yang nggak mampu? Kalau iya artinya kami-kami bantu negara bukan bebani," jelasnya."Dear, bapak Menteri yang terhormat, saya bayar iuran BPJS langsung dari potong gaji tiap bulan loh. Masa disuruh tak bebani BPJS/negara? ya kalo gitu itu BPJS nggak usah diwajibkan toh, yang mampu biar pake asuransi swasta aja," timpal netizen. (KK)
Editor : Saridal MaijarSumber : 131469
